pencemaran nama baik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

            pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan  menjadi konsumsi publik. Dalam penjelasannya, R. Soesilo  mengatakan  bahwa tuduhan  ini  harus dialamatkan kepada orang - perorangan, jadi,  tidak  berlaku  apabila yang  merasa  terhina ini adalah  lembaga atau  instansi,  namun apabila tuduhan  itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat dihukum.Ketentuan  hukum penghinaan  bersifat delik aduan,  yakni perkara penghinaan terjadi  jika ada pihak  yang  mengadu. Artinya,  masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers  yang  dianggap  mencemarkan  nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut.Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

            mengatur beberapa pasal soal penghinaan. Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden diancam oleh pasal 134, 136, 137, di mana pasal- pasal ini telah dibatalkan oleh dinyatakan tidak berlaku lagi oleh MK. Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara Asing diatur dalam pasal 142, 143, 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, DPR, kejaksaan, kepolisian, gubernur, bupati, camat, dan sejenisnya) diatur dalam pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara) maka diatur dalam pasal 316. Sedangkan penghinaan terhadap anggota masyarakat umum diatur dalam pasal 310, 311, dan 315 Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang ingin diajukan penulis pada makalah ini yaitu :

1.      Apa pengertian pencemaran nama baik ?

2.      Bagaimana Kuhp Buku Kedua   Kejahatan Bab Xvi Penghinaan  ?

3.      Apa Penyebab  Pencemaran Nama Baik ?

4.      Apa Dampak Pencemaran Nama Baik ?

5.      Apa contoh kasus pencemaran nama baik kepala negara ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pencemaran Nama Baik

            Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hokum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaanini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati oranglain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

            Kemerdekaan  menyatakan  pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (rechstaat ), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak - hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada demokrasi.

            Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemarannama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu,seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belumdapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

            Pencemaran nama baik / penghinaan / fitnah yang disebarkan secara tertulis  dikenal sebagai libel, sedangkan  yang diucapkan disebut slander. KHUP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima kategori, yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan  fitnah tuduhan. Hakikat penghinaan adalah  menyerang kehormatan dan nama baik  seseorang, golongan,  lembaga, agama,  jabatan,  termasuk orang yang sudah meninggal.Penghinaan lazimnya merupakan kasus  delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.KUHP mengatur beberapa pasal soal penghinaan. Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden diancam oleh pasal 134, 136, 137, di mana pasal- pasal ini telah dibatalkan oleh dinyatakan tidak berlaku lagi oleh MK. Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara Asing diatur dalam pasal 142, 143, 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, DPR, kejaksaan, kepolisian, gubernur, bupati, camat, dan sejenisnya) diatur dalam pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara) maka diatur dalam pasal 316. Sedangkan penghinaan terhadap anggota masyarakat umum diatur dalam pasal 310, 311, dan 315 Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

            Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan  menjadi konsumsi publik. Dalam penjelasannya, R. Soesilo  mengatakan  bahwa tuduhan  ini  harus dialamatkan kepada orang - perorangan, jadi,  tidak  berlaku  apabila yang  merasa  terhina ini adalah  lembaga atau  instansi,  namun apabila tuduhan  itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat dihukum.Ketentuan  hukum penghinaan  bersifat delik aduan,  yakni perkara penghinaan terjadi  jika ada pihak  yang  mengadu. Artinya,  masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers  yang  dianggap  mencemarkan  nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut.Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu.Oleh karena dalam KUHP sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan nama baik, maka sudah tentu pengertian pencemaran nama baik pun tidak jelas didefinisikan.

            Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihatdari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannyaditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

            Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnyaadalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (anranding of geode naam). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.

Secara umum pencemaran nama baik (Defamation) adalah tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian:

1.      Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan.

2.       Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting didalamnya, yakni :

            Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

            Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

            Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

            Bagi bangsa indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.

            Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :

1.      Terhadap pribadi perorangan.

2.      Terhadap kelompok atau golongan.

3.      Terhadap suatu agama.

4.      Terhadap orang yang sudah meninggal.

5.      Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau  wakilnya dan   pejabat perwakilan asing.

            Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya.

            Selain pasal 27 dan 28 UU ITE No. 11 2008 tentang pencemaran nama baik, dalam kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum.

            Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1.      Adanya kesengajaan;

2.      Tanpa hak (tanpa izin);

3.      Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;

4.      Agar diketahui oleh umum.

            Kejahatan di dunia maya  merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahtan konvensional yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Menurut R.Soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam :

1.      Menista secara lisan

2.      Menista secara tertulis

3.      Memfitnah

4.      Penghinaan ringan

5.      Menyadu secara memfitnah

6.      Tuduhan secara memfitnah

B. KUHP Buku Kedua   Kejahatan Bab XVI Penghinaan

Pasal 310

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 312

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 313

Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

Pasal 314

1. Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
2. Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
3.  Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 316

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dspat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 317

1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318

1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 319

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Pasal 320

1. Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.
3. Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 321

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang ymg sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu ditahui atau lehih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu hulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika Yang bersalah melakukan kejahatan tersehut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat. dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
3. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

Pasal 35

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

C. Penyebab  Pencemaran Nama Baik

            Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik yaitu sebagai berikut:

1.      Secara lisan

2.      Secara tulisan

3.      Menuduh suatu hal di depan umum

D. Dampak Pencemaran Nama Baik

            Dampak dari pencemaran nama baik seseorang akan mengalami kerugian materi dan non materi di antaranya:

1.      Membekukan kebebasan berekspresi

2.      Menghambat kinerja seseorang

3.      Merusak popularitas dan karier

4.      Perihal pencitraan seseorang atau institusi

E. Penanggulangan

            Agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan lisan atau tulisan. Pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk memperbaiki UU informasi dalam melakukan transaksi baik langsung maupun melalui media electronik karena banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan hak azasi manusia. Lebih bijak dalam mengeluarkan kata-kata/statement atau pernyataan yang bersifat pribadi baik melalui lisan ataupun tulisan. Ketika akan melakukan pengaduan harap dilampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

F. Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Kepala Negara

            Jakarta - Anggota Komisi III, Ahmad Basarah mendukung dihidupkannya lagi pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Namun dia berpesan agar DPR dan pemerintah berhati-hati dalam penyusunan pasal."Harus berhati-hati menyusun pasal tersebut agar tidak menjadi pasal karet yang dapat digunakan oleh penguasa untuk membungkam sikap kritis warga negaranya seperti di zaman orde baru dulu," kata Basarah, Jumat (5/4/2013) malam Basarah secara pribadi mendukung adanya pasal ini. Menurutnya presiden memang wajib dilindungi harkat dan martabatnya oleh UU.
"Karena dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, seorang presiden adalah juga berkedudukan sebagai lambang negara," tuturnyaKarena itu, pasal penghinaan terhadap presiden, menurut politikus PDIP ini, perlu diatur dalam KUHP. "Namun yang terpenting pengaturan pasal penghinaan terhadap kepala negara tersebut harus jelas dan tegas kriteria serta batasan-batasannya," imbuhnya."Penegasan tersebut sangat penting agar tidak rancu dengan sikap warga negara yang sebenarnya bersifat mengkritik kebijakan presiden," ujar Basarah.Menurutnya, kritik terhadap presiden tidak boleh dilarang ataupun diberikan sanksi. "Tetapi terhadap sikap penghinaan kepada kepala negara, saya setuju hal itu diatur," tutup Basarah.Pasal penghinaan terhadap presiden tertuang dalam pasal 256 RUU KUHP, setiap orang yang di muka umum menghina Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta. MK sendiri telah mencabut pasal penghinaan terhadap presiden dalam draf rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (UU KUHP), karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.Tapi kini pasal itu dimunculkan kembali oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin berkilah, presiden seorang kepala negara yang patut dihormati. Maka sah saja jika dibuatkan pasal khusus terkait penghinaan kepada presiden dalam KUHP Presiden dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Presiden Indonesia dalam kurun waktu tertentu pernah begitu menikmati kekuasaan dan kewenangan yang tanpa kontrol. Selain menempati kekuasaan dan kewenangan yang besar, Presiden Indonesia juga sangat istimewa karena secara khusus dilindungi oleh hukum pidana. Ada masa ketika aturan pidana tentang perlindungan Presiden ini tidak masif digunakan, karena pada saat yang sama ada regulasi yang lebih “lebih sempurna” untuk melindungi tidak hanya Presiden tapi juga penguasa secara keseluruhan; UU Anti Subversi. Dengan keberadaan regulasi Anti Subversi menyebabkan Presiden tak perlu sering-sering menggunakan ketentuan pidana yang melindungi Presiden. Namun apa boleh buat, UU Anti Subversi harus dicabut karena tak lagi sesuai dengan iklim yang membuka adanya perbedaan pendapat.

Sejak regulasi anti demokrasi tersebut dicabut pada 19 Mei 1999 melalui UU No 26 Tahun 1999, mulai marak pemidanaan terhadap para pengkritik Presiden dengan menggunakan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP. Tercatat setidaknya enam kasus yang diajukan ke muka persidangan karena tindakan dan/atau ekspresi politiknya dianggap sebagai menghina Presiden.

Pada 6 Desember 2006, perjuangan panjang para aktivis pro demokrasi untuk lebih membuka keran kebebasan telah menemukan momentumnya. Pada tanggal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Sejak putusan itu, tak ada lagi aktivis yang dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut, sekeras apapun kritiknya. Sebagai catatan bahwa orang yang menduduki jabatan Presiden, dalam kualitas sebagai pribadi, masih dapat mengajukan tuntutan pidana bagi orang-orang yang dianggap telah menghinanya sebagaimana diatur dalam Pasal 310, 311, 315, dan 316 KUHP. Sedikit merepotkan bagi Presiden, karena polisi tak lagi dapat secara otomatis mengajukan tuntutan tanpa ada laporan dari Presiden dan dilakukannya pemeriksaan terhadap diri orang yang menduduki jabatan Presiden. Maret lalu, Presiden menyerahkan dua regulasi yang konon penting bagi Republik ini. Keduanya adalah Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP. Khusus untuk Rancangan KUHP dimaksudkan untuk mengganti ketentuan hukum pidana yang menurut para pembuat rancangan tersebut adalah warisan kolonial. Meski diklaim warisan kolonial, patut diingat bahwa KUHP yang berlaku saat ini tak dapat dinyatakan warisan kolonial begitu saja, karena aturan pidana ini justru memiliki akta kelahiran resmi yaitu UU No 1 Tahun 1946. Namun sayang, rancangan KUHP yang katanya menggantikan hukum pidana produk kolonial justru memiliki aturan-aturan yang dapat membawa kita kembali pada masa kolonialisme atau bahkan lebih buruk dari masa kolonialisme itu sendiri. Salah satu sebabnya adalah diintrodusirnya kembali pasal Penghinaan Presiden yang diatur dalam Pasal  263 RKUHP.Entah apa sebabnya muncul gagasan menghidupkan kembali aturan kolonial yang sempat “dimatikan” oleh Mahkamah Konstitusi. Tak ada basis teoritis dan penjelasan ilmiah yang dapat diterima oleh akal sehat kecuali hanya penjelasan tentang adanya kejanggalan apabila  penghinaan orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana, sedangkan terhadap Presiden/Wakil Presiden secara khusus tidak.

Indonesia telah mengalami dua periode yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi pembentukan hukum pidana yaitu pada saat ketentuan pidana penghinaan presiden ada dan ketika ketentuan tersebut tidak lagi berlaku. Mestinya diadakan penelitian yang mendalam apakah dengan ketiadaan pasal penghinaan presiden telah mengakibatkan gangguan yang serius terhadap ketertiban umum, atau menyebabkan tidak berfungsinya peran-peran dari seorang Presiden, atau lebih jauh lagi apakah ketiadaan aturan penghinaan Presiden telah menyebabkan seorang Presiden tidak lagi berwibawa atau bahwa seluruh perintah-perintah Presiden telah diabaikan oleh rakyatnya?

Kalau penelitian mendalam atas hubungan ketiadaan pasal penghinaan presiden dengan aspek-aspek ketertiban umum seperti ini tidak diadakan, lalu kenapa para perumus RKUHP begitu ngotot untuk memasukkan kembali pasal-pasal tersebut? Lagipula jika merujuk pada putusan-putusan MA pada saat pasal ini masih ada terutama selepas masa 1998, pada umumnya para pelanggar ketentuan penghinaan Presiden hanya dijatuhi hukuman percobaan. Artinya secara implisit Mahkamah Agung tak lagi memandang penting keberadaan pasal-pasal ini.

Jika demikian, lalu apa yang membuat Presiden begitu risau sehingga perlu untuk memasukkan lagi perlindungan khusus dalam hukum pidana untuk Presiden? Apapula kepentingan dan kekuatiran Presiden akan suara dan aspirasi dari rakyatnya sehingga membulatkan tekat Presiden untuk membentuk aturan khusus demi menjaga martabat dan wibawanya?

Rasa-rasanya masih cukup banyak urusan yang jauh lebih penting untuk diurus seorang Presiden ketimbang mengurusi dan ngotot memasukkan aturan untuk melindungi wibawa dan martabatnya. Lagipula, Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mestinya dapat menerima dengan lapang dada betapapun keras dan pahitnya sebuah ucapan dan kritikan dari rakyatnya. Lebih baik untuk Presiden apabila ia dapat meresapi suara dan aspirasi rakyatnya untuk terciptanya pemerintahan yang semakin demokratis, ketimbang membuat perisai bagi dirinya sendiri.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.      Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hokum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan.

2.      Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihatdari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannyaditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

3.      Dalam penjelasannya, R. Soesilo  mengatakan  bahwa tuduhan  ini  harus dialamatkan kepada orang - perorangan, jadi,  tidak  berlaku  apabila yang  merasa  terhina ini adalah  lembaga atau  instansi,  namun apabila tuduhan  itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat dihukum.

4.      Contoh kasus yang lain pencemaran nama baik Usulan merevisi pasal pencemaran nama baik, terutama di UU ITE, datang dari berbagai kalangan.Usulan revisi itu muncul akibat adanya kasus-kasus yang menjerat individu maupun pers dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik.

B. Saran

Kami berharap semoga makalah ini dapat menjadi salah satu referensi dan pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam tentang evolusi. Dan untuk lebih menyempurnakan makalah ini kami berharap saran dan masukan dari para dosen dan mahasiswa sekalian untuk perbaikan makalah ini ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

            Moelajatno. 2007. Kitab undang – undang hukum pidana. Bumi aksara : jakarta

            Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

            Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

            Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

            Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers